Debat Kedua Kandidat Cabup-Cawabup Lebih Panas

Meskipun kandidat saling serang, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tabanan I Wayan Suwitra menyampaikan debat kedua ini berjalan dengan lebih tertib, terutama di kalangan pendukung kedua pasangan calon.

Debat kembali mempertemukan pasangan I Nyoman Mulyadi-I Nyoman Ardika (Mulyadi-Ardika) dan I Komang Gede Sanjaya-I Made Dirga (Sandi). Debat antara kedua pasangan sempat memanas, sementara para pendukung tetap menunjukkan sikap saling menghormati dan tidak menganggu saat acara berlangsung.  “Astungkara, debat kedua ini berjalan dengan baik dan lancar. Harapan kami, tema debat yang sudah disampaikan bisa menjadi referensi bagi masyarakat Tabanan dalam memilih di TPS pada 27 November 2024 mendatang,” ujar Suwitra ditemui usai acara. 

Ia menambahkan, pihaknya menerima masukan positif dari para Liaison Officer (LO) pasangan calon, yang menunjukkan kepuasan terhadap pelaksanaan debat ini. Untuk agenda debat ketiga sekaligus debat pamungkas  dijadwalkan pada 20 November mendatang di lokasi yang sama. Tema untuk debat ketiga ini masih dalam tahap perumusan oleh tim perumus KPU dan akan segera diumumkan kepada publik.

Dalam debat semalam bertemakan ‘Penguatan Pelayanan Publik Secara Berkeadilan dan Berintegritas’ terlihat paslon ‘jual beli’ argumen terkait program-program unggulan mereka. Salah satu topik yang memanaskan suasana debat adalah terkait rencana pasangan Mulyadi-Ardika untuk meningkatkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN hingga 100 persen dan upah bagi tenaga non-ASN. 

Cabup Komang Gede Sanjaya mempertanyakan realisasi program ini, khususnya mengenai sumber dana dan strategi anggaran yang akan digunakan untuk mendukung kenaikan TPP tersebut. “Mohon dapat dijelaskan perhitungan sumber dana dan besaran belanja, bagaimana caranya dalam rangka untuk peningkatan TPP ini. Saya paslon urut 2 minta ilmu, minta pencerahan kepada paslon urut 1 bagaimana meningkatkan TPP 100 persen? Karena ini yang selalu viral juga di media sosial terima kasih,” sentil Sanjaya.

Merespons pertanyaan tersebut, Mulyadi menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen merampingkan sistem birokrasi dan mengefisienkan serta optimalisasi sumber daya yang dimiliki Pemkab Tabanan. “Pertama kami akan merampingkan sistem, yang kedua pemimpin Tabanan tinggal di Tabanan, jangan tinggal di luar Tabanan.  Karena apa? Karena costnya tinggi, jadi biar masyarakat kami mudah mencari pemimpinnya tidak kemana-mana,” ungkap Mulyadi.

Cawabup Ardika melanjutkan, untuk mencapai target peningkatan TPP 100 persen bagi pegawai, pihaknya akan fokus pada penghematan di sektor belanja hibah dan menciptakan inovasi baru dalam mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Untuk meningkatkan TPP 100 persen itu adalah sebuah kewajiban seorang pemimpin bagaimana caranya satu kita harus menghemat belanja hibah, yang kedua kita harus berinovasi bagaimana mencari sumber-sumber PAD baru sehingga PAD kita mencapai target,” ujar pria yang juga seniman ini.

Namun, atas paparan lawannya, Sanjaya membalas dengan argumen bernada tidak sepakat. Ia menilai bahwa kenaikan TPP sebesar 100 persen berpotensi membebani anggaran daerah karena dapat mengurangi pelayanan publik. TPP sudah diatur sesuai regulasi pemerintah pusat dan pemberiannya sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah. “Pengalaman kami TPP adalah tunjungan perbaikan penghasilan yang diberikan kepada ASN, yang pemberiannya diatur dengan regulasi pemerintah pusat, jadi pemberian TPP itu tergantung daripada kemampuan keuangan daerah,” ujar Sanjaya.

“Kami melakukan asas pemerataan, mengatur bagaimana memberikan insentif kepada ASN, dan bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. PAD kami selama ini kami dominankan untuk pelayanan publik, untuk membangun infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Sehingga, tidak serta merta meningkatkan TPP, sehingga mengurangi pelayanan kepada masyarakat,” tandas Sanjaya. cr79