ARTICLE AD BOX
Capaian IDI di tahun 2023 juga menjadi pertama kalinya berada di peringkat teratas secara nasional.
Dibanding tahun sebelumnya (2022), angka yang diraih Bali mengalami peningkatan, beranjak dari nilai 83,21 (kategori baik). Saat itu Bali masih berada di peringkat 6 secara nasional. Plt Kepala BPS Bali Kadek Agus Wirawan menyampaikan IDI menggambarkan kinerja atau perilaku demokrasi dari pemerintah dan juga masyarakat.
“Angka indeks (demokrasi) ini akan bermakna jika dibandingkan dengan periode sebelumnya atau daerah yang lain,” ujarnya saat kegiatan FGD IDI Provinsi Bali di Kantor Kesbangpol Bali, Niti Mandala, Denpasar, Selasa (12/11). Sama seperti tahun sebelumnya, IDI dihitung berdasarkan tiga aspek yang mendukungnya, yakni Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. Dalam ketiga aspek tersebut nilai yang diraih Bali juga dalam kategori baik atau di atas angka 80. Jika dirinci lagi pada aspek Kesetaraan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi, nilai IDI Bali mengalami peningkatan. Sementara, pada aspek Kebebasan sedikit mengalami penurunan.
Penurunan pada aspek Kebebasan disebabkan adanya sejumlah kejadian yang menodai asas kebebasan di Pulau Dewata, seperti bentrok ormas dengan mahasiswa Papua yang melakukan demo, penurunan baliho salah satu calon presiden, hingga sekelompok warga yang melakukan gangguan ibadah hari raya. Statistisi Ahli Madya BPS Bali Anak Agung Gede Dirga Kardita mengatakan angka IDI Bali melonjak sejak periode tahun 2022. Sebelumnya sejak 2019 hingga 2022 nilai IDI Bali turun konsisten hingga mencapai titik terendah 75,35 (kategori sedang) pada 2022 atau di peringkat 21 secara nasional.
Agung Dirga menjelaskan, pada saat itu berbagai pihak terkait melakukan evaluasi untuk meningkatkan nilai IDI Bali. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi yang nilainya terus mengalami penurunan, hingga terendah 63,92 (kategori sedang) pada 2022.
Dengan perbaikan yang dilakukan lembaga demokrasi seperti DPRD Bali dan partai politik angka IDI Bali melonjak menjadi 83,21 di tahun 2022 berlanjut menjadi 85,13 di tahun 2023. Agung Dirga mengatakan pada indikator pendidikan partai politik bahkan berhasil meraih angka 100 persen.
“Tim Kesbangpol berusaha meningkatkan peran lembaga demokrasi. Sebelumnya pendidikan partai politik belum pernah mencapai 100 persen. Di samping dukungan DPRD juga dengan mengumpulkan file-file kegiatan yang dilakukan di sana,” ungkap Agung Dirga. Sementara itu Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Bali I Komang Kusumaedi menyampaikan IDI digunakan oleh pemerintah untuk mengukur perkembangan pembangunan demokrasi.
IDI pun dijadikan salah satu tolak ukur capaian pembangunan nasional bidang politik dalam RPJMN 2020-2024. Kusumaedi menyebut nilai IDI dapat digunakan sebagai deteksi dini mengatasi gejala pelemahan/penguatan demokrasi. Meskipun nilai IDI Bali di tahun 2023 jauh melampaui target, Kusumaedi berharap nilai IDI Bali terus meningkat di tahun-tahun mendatang.
“Secara keseluruhan harapan besar adalah agar Provinsi Bali pada tahun 2024 dapat memperbaiki nilai IDI-nya, dengan meningkatkan kualitas demokrasi menciptakan ruang politik yang lebih terbuka, serta memperkuat kebebasan dan hak asasi manusia, sehingga menjadi provinsi yang lebih maju, inklusif, dan demokratis,” ujar Kusumaedi. 7