Puluhan Pekerja Mesadu ke Dewan

MANGUPURA, NusaBali

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menerima audiensi puluhan pekerja dari Serikat Pekerja Mandiri (SPM) PT Angkasa Pura Supports (APS) di Gedung DPRD Badung, Senin (11/11). Puluhan pekerja tersebut mesadu mengenai permasalahan yang selama ini berlarut-larut menimpa para pekerja.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Badung I Putu Eka Mertawan dan perwakilan dari kepolisian. Diketahui saat ini manejemen PT APS memberikan skorsing kepada 6 pekerja SPM. Dampak dari skorsing ini, para pekerja pun resah dan mengancam akan melakukan aksi demo, apabila permasalahan ini tidak ada titik temu.

Dalam kesempatan bertemu Ketua DPRD Badung, selain meminta DPRD dan Pemkab Badung mencarikan solusi terkait permasalahan yang membelit anggota SPM dengan PT APS, para pekerja ini juga meminta Pemkab Badung bertindak tegas, sehingga permasalahan yang merugikan pekerja ini bisa secepatnya diselesaikan.

Kadisperinaker Badung I Putu Eka Merthawan, mengatakan sejatinya telah berupaya memediasi permasalahan antara SPM dan PT APS ini. Hanya saja diakui mediasi tidak berjalan mulus. “Sebagai mediator tentu kami tidak bisa memaksa,” ujarnya.

Eka Merthawan juga mengatakan tidak membenarkan atau pun menyalahkan aksi demo yang ada. Pihaknya hanya memediasi supaya tertib. “Tugas kami memediasi. Tidak ada kalah menang di sini. Harapan kami ada titik temu,” kata mantan Kadis LHK Badung ini.

“Namun, kalau memang PT APS ada pelanggaran, silahkan laporkan, kami akan proses secara hukum ketenagakerjaan,” tegasnya sembari menambahkan akan kembali mempertemukan PT APS dan SPM.

Pihak kepolisian sepakat upaya Disperinaker Badung yang berencana memanggil pihak manajemen PT APS agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Pihak kepolisian pun mengajak SPM tidak menggelar demo pada tanggal 14 November ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyatakan pertemuan ini untuk mencari solusi. Pihaknya siap memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan pekerja. “Kita simpulkan jalan yang kita lakukan adalah jalan kekeluargaan. Kalau masalah hukum, maaf itu di luar ranah kami,” ucapnya.

Anom Gumanti meminta waktu kepada pekerja untuk melakukan pendekatan dengan PTAPS. “Biarkan kami mendekati dulu dengan eksekutif untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Kami akan panggil. Mudah-mudahan sesuai harapan pekerja,” kata politisi PDIP asal Kuta ini.

Bertalian dengan itu juga, pihaknya mengimbau pekerja ini tidak menggelar demo pada 14 November mendatang. “Kami apresiasi dan berterimakasih karena pekerja ini semuanya profesional. Mereka mendengarkan saran kita agar tidak demo pada tanggal 14 November nanti,” sebut Anom Gumanti. @ ind